Prof Soekirman: Fortifikasi Pangan Penting untuk Tekan Gizi Buruk

Home / kfi / Prof Soekirman: Fortifikasi Pangan Penting untuk Tekan Gizi Buruk
In kfi

Jakarta – Program Fortifikasi Pangan sangat dibutuhkan untuk menekan angka gizi buruk yang umumnya menimpa kaum miskin. Program fortisikasi minyak saat ini masih ditunda hingga Desember 2018. Padahal jika pemerintah benar-benar serius mengejar pembangunan yang menyejahterakan seluruh rakyat, program ini seharusnya dapat direalisasikan.

“Saat ini, fortisikasi minyak goreng masih tertunda. Padahal SNI dari kementerian perindustrian sudah dinyatakan berlaku Maret 2016. Tetapi tiba-tiba muncul deregulasi hingga Desember 2018. Itu yang membuat saya kecewa. Jika fortisikasi itu diundur, berarti penderitaan anak-anak miskin semakin diperpanjang,” ujar Prof (em) Soekirman, di sela-sela peluncuran buku “Gizi Pembangunan: Kumpulan Tulisan Prof. Soekirman 1962-2015 di ANZ Tower, Jakarta, Sabtu (1/10).

Buku ini berisi kumpulan tulisan Soekirman yang pernah dipublikasikan di media massa, atau jurnal ilmiah lainnya periode waktu tahun 1962-2015. Acara itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti JB Sumarlin (mantan Menkeu/Kepala Bappenas), Anung Sugihantono (dirjen kesehatan kasyarakat Kemenkes), Rahardi Ramelan (mantan Menteri Perindustrian), Bayu Khrisna Murti (mantan Wamen Perindustrian, HS Dilon (tokoh pertanian), dan Salahudin Wahid (Gus Solah).

Fortifikasi adalah proses pengayaan bahan makanan untuk meningkatkan kadar gizi. Sudah ada beberapa produk pangan yang menggunakan fortifikasi diantaranya garam beryodium, tepung terigu, tepung jagung, gula, beras, dan minyak goreng. Penambahan vitamin A menaikkan harga minyak goreng sekitar Rp 50 per kilogram (Kg).

“Penundaan ini akan merugikan kesehatan masyarakat miskin terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” pungkasnya.

Meski diakuinya fortifikasi dalam produk pangan akan menambah cost produksi, namun kata Soekirman hal itu menjadi keharusan pihak produsen untuk menambahkan kadar gizi pada produknya. Apalagi kebijakan itu sudah menjadi peratiran dalam Standard Nasional Indonesia (SNI).

“Dengan fortisikasi, pemerintah tidak mengeluarkan uang. Biayanya ditanggung produsen atau pabrik. Oleh karena itu, fortisikasi dinilai kecil dari segi biaya, tetap sangat besar manfaatnya. Ini bahkan menjadi senjata pembangunan bangsa,” tambahnya.

Menurut Soekirman, fortisikasi menjadi sempat isu yang negatif pada 2008 Bahkan pada waktu itu, Fortisikasi dianggap tidak berguna dan membebani harga tepung terigu. Sejumlah pihak bahkan mengklaim kebijakan fortisikasi telah mengganggu aktivitas perdagangan terigu.

“Hampir semua negara sudah melakukan fortifikasi. Di Asia, Indonesia sebenarnya tidak tertinggal. Bahkan untuk terigu, Indonesia yang pertama. Beras sudah ada di beberapa negara, tapi Indonesia baru mulai,” tambahnya.

Sumber: Beritasatu[dot]com

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.