Perkembangan Fortikasi di Indonesia

Home / Apa Itu Fortifikasi Pangan ? / Perkembangan Fortikasi di Indonesia

1) Fortifikasi Garam

Sebenarnya pemerintah Belanda di tahun 1927, telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan yodisasi garam bagi garam rakyat. Waktu itu garam hanya dihasilkan oleh satu-satunya pabrik  P.N.  Garam di Madura. Berarti keinginan untuk fortifikasi di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda, pada saat teknologinya baru ditemukan di dunia barat. Sejak merdeka tahun 1945 dimana garam tidak lagi monopoli P.N. Garam, peraturan itu tidak lagi dilaksanakan.

Gagasan untuk melakukan fortifikasi khususnya untuk garam dan tepung terigu sudah menjadi wacana sejak awal tahun 1970-an, di seminar-seminar gizi dan pangan. Dengan advokasi  UNICEF, perhatian pertama diarahkan untuk mengatasi masalah kurang yodium dengan fortifikasi garam yang dikenal dengan yodisasi garam. Melalui koordinasi Bappenas dan Departemen Kesehatan, gagasan untuk yodisasi garam rakyat secara nasional, dibicarakan dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan serta Departemen Dalam Negeri.

Hasil pembicaraan antar sektor tahun 1982 menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dalam Negeri) tentang dimulainya upaya yodisasi garam rakyat. SKB ini tahun 1985  ditingkatkan menjadi SKB 4-Menteri dengan ditambah Menteri Pertanian. Dan akhirnya di tingkatkan lagi menjadi Keputusan Presiden No.69 tahun 1994 tentang wajib Yodisasi Garam. Sejak itu yodisasi garam adalah wajib menurut hukum di Indonesia.  Dikeluarkannya SKB antar menteri tentang yodisasi garam, dan lobi-lobi para pakar gizi dan UNICEF tentang pentingnya fortifikasi telah mendapat perhatian para pengambil kebijakan dan perencana pembangunan di Bappenas. Pada tahun 1989 kebijakan perlunya program fortifikasi  dicantumkan dalam Repelita III dan seterusnya. Program yodisasi garam merupakan program fortifikasi nasional yang pertama dalam Repelita.

Pada tahun 2003 diadakan evaluasi pelaksanaan wajib yodisasi garam. Hasilnya menunjukkan kemajuan yang nyata. Apabila di tahun 1980-an hanya 30% rumah tangga menggunakan garam beryodium, pada tahun 2003 meningkat menjadi 64%. Data  terakhir tahun 2006 menjadi 78%  dengan catatan masih ada 30% kabupaten dengan konsumsi garam beryodium dibawah 50%. Salah satu masalah yang masih dihadapi program yodisasi garam adalah masih banyaknya beredar garam dengan label beryodium, tetapi tanpa yodium alias palsu.

2)  Fortifikasi Terigu

Selanjutnya kebijakan fortifikasi dalam Repelita III diperkuat  dalam salah satu bab dari pasal 27 Undang-Undang Pangan tahun 1996 yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian Negara Urusan Pangan yang dibentuk tahun 1993. Bab III tentang Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 27 (3) UU tersebut berbunyi :  “Dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, pemerintah dapat  menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan“.  Kata pengayaan gizi yang dimaksud dalam UU Pangan ini adalah fortifikasi.

Untuk merespon keluarnya UU Pangan tersebut Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 16 Juni 1996 tentang Fortifikasi Tepung Terigu. Sementara itu di Kementerian Negara Urusan Pangan dibentuk Komisi Fortifikasi yang bersifat lintas sektor. Diskusi teknis pelaksanaan  fortifikasi tepung terigu di mulai di komisi ini dengan dukungan aktif UNICEF. Sedang pembahasan secara nasional  diadakan tahun 1998 di forum   Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke VI, LIPI di Gedung Dewan Riset Nasional Serpong.

Sejak itu berbagai percobaan fortikasi tepung terigu dimulai dengan dukungan dana pengadaan premix dari UNICEF, US-AID dan  CIDA.  Sedang pengoperasian fortifikasi tepung terigu dimulai tahun 1998 di salah satu pabrik tepung terigu di Jakarta.  Akhirnya pada tanggal 14 Januari 1999, program fortifikasi tepung terigu dengan zat besi dicanangkan secara resmi oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara Urusan Pangan dan disaksikan oleh kepala perwakilan UNICEF di Indonesia. Dua tahun kemudian fortifikasi ini menjadi wajib setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.153 tahun 2001, tentang Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu. SNI ini  mewajibkan  fortifikasi tepung terigu dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2.

Salah satu masalah pada tahun-tahun pertama  pelaksanaan fortifikasi wajib tepung terigu adalah beredarnya tepung terigu impor tanpa fortifikasi. Masalah lain,  kurang dipahami arti dan maksud fortifikasi oleh masyarakat termaksud pejabat negara. Sebagai contoh kebijakan fortifikasi tepung terigu pernah dicurigai sebagai rekayasa untuk alasan monopoli perdagangan tepung terigu di Indonesia.  Berkaitan dengan itu ada pejabat yang membuat pernyataan di media cetak dan radio bahwa fortifikasi pangan tidak ada gunanya bagi masyarakat.

Kecurigaan yang bersumber dari ketidaktahuan tentang apa itu fortifikasi, mencapai klimaksnya pada Pebruari 2008, SNI wajib fortifikasi tepung terigu dicabut oleh pemerintah. Pencabutan ini tentu saja mendapat tantangan keras dari pers dan para pakargizi dan kesehatan, termasuk UNICEF. Pada tahun 2008/2009 harga bahan makanan pokok termasuk terigu meningkat tajam. Fortifikasi tepung terigu dituduh sebagai salah satu sebab nya. Kesalahan persepsi ini dapat diperbaiki setelah pihak Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), selaku organisasi independen dan non-pemerintah, memberi penjelasan melalui surat dan media massa. Sementara itu pemerintah cukup tanggap menegakkan hukum. SNI Wajib fortifikasi tepung terigu dihidupkan lagi Bulan Juli 2008.

Untuk mengurangi dan kemudian menghapuskan ekspor tepung terigu tanpa di fortifikasi dari negara mana saja, ditingkat global dibentuk suatu badan independen non-pemerintah yang diberi nama Flour Fortification Initiative (FFI). Badan ini  berpusat di Amerika Serikat  (di Emory University) dengan visi dan misi menguniversalkan tepung terigu yang difortifikasi.  Artinya beberapa tahun kedepan diharapkan semua tepung terigu di pasar dunia sudah difortifikasi dengan zat besi dan zat-zat lainnya.

3) Perkembangan Program Fortifikasi di Indonesia

Perkembangan program fortifikasi di Indonesia diawal sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya INPRES wajib yodisasi garam. Dilanjutkan dengan percobaan-percobaan fortifikasi terigu dengan zat besi pada tahun 1997 berhasil mendorong terbitnya SNI wajib fortifikasi tepung terigu tahun 2001/2002. Perkembangan kedua fortifikasi di atas diprakrasai oleh Bappenas, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, didukung oleh UNICEF.  Dari sudut kebijakan, perkembangan fortifikasi di Indonesia, didukung oleh terbitnya UU Pangan tahun 1996, dan masuknya gizi sebagai prioritas dalam REPELITA.

Tahun 2003 berdiri suatu lembaga independent non pemerintah yang mendukung kebijakan dan program fortifikasi, dan terbentuklah Yayasan Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI).  Kementerian Kesehatan dengan bantuan dana dari ADB dan dukungan teknis dari KFI mengembangkan fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A di Makassar dan Taburia (“sprinkles”) di Jakarta Utara. Hasil kedua percobaan tersebut pada tahun 2010 sudah ditingkatkan menjadi program nasional. Tahun 2010 dirintis pula kebijakan fortifikasi beras RASKIN dengan zat besi yang dikoordinasi oleh Bappenas, Perum. Bulog, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kesehatan dan KFI.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.